Masyarakat Indonesia membutuhkan perbaikan daya beli mereka agar dapat memenuhi kebutuhan dasar. Hal Hukum Publik ini dapat dicapai melalui pelaksanaan kebijakan ekonomi yang inklusif. Kebijakan ini harus berfokus pada pengentasan kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah agar semua warga negara dapat menikmati pertumbuha